Sejarah

Perubahan nama Kementerian Agama menjadi Departemen Agama ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Agama  No. 14  tahun 1960  yang  berlaku  mulai   tanggal 1 Januari 1961. Struktur  Organisasi    Departemen  Agama  yang  pertama   adalah berlandaskan  Keputusan  Menteri Agama  No. 1185/KY. tanggal 20 Nop 1946. Dalam  susunan  Organisasi  ini belum dikenal adanya  jawatan – jawatan  di  pusat,    yang   penting   artinya   bagi    politik    penyusunan  Anggaran  Belanja  Departemen  Agama,  karena berdasarkan   Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948, arti jawatan adalah : Badan yang    mempunyai  rangkaian  pekerjaan  yang  bulat  dan bercabang ke bawah, yang berarti  bahwa  jawatan  adalah  merupakan  instansi ” line ” (line = jalur) dalam Sistem Organisasi, ” Jalur dan Staf ” (Line and Staff Organization). Instansi  Departemen  Agama  di  daerah  yang pertama adalah kekelanjutan   dari  bentuk  Kantor  Agama  dalam  zaman   Jepang     yaitu Syaimuka  (Bagian Agama)  pada  Syucho  (Kantor Karisidenan),    yang dengan Maklumat Menteri Agama tanggal 23 April 1946 No.2 ditetapkan menjadi Jawatan Agama Daerah.
Di  zaman  penjajahan   Belanda  di  daerah – daerah  ada   Instansi  Peradilan Agama yang memeriksa perkara hukum sipil antara orang Islam dan orang Islam,  dibentuk  berdasarkan  Staatsblad  1882    No.152 tahun 1909  No. 128,  diubah  dengan  Staatsblad 1926 No. 232  dan  ditambah dengan  Staatsblad  1937  No. 116 dan No.  610,  yaitu Priesteraad ( Raad Agama),  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun 1949 disebut Pengadilan  Agama,  di  tempat – tempat  dimana ada  Pengadilan  Negeri    ( menurut bunyi Staatsbladnya :  ” De Priesterraden zijn Gavestigd waar er Landraden Zijn ” ) di  Jawa dan Madura dan Mahkamah Islam Tinggi ( Hof  Van  Muhammadaansche  Zaken )  di  Surakarta. Di  sebagian Kalimantan  Selatan  Instansi  Peradilan  Agama  dibentuk    berdasarkan Staatblad 1937 Nomor 638 dan 839, sedang yang berada di daerah selain tersebut diatas menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957.
Instansi  Agama  lain  yang ada di daerah,  sejak zaman penjajahan Belanda ditiap-tiap Kecamatan adalah Kantor Kenaiban, yang merupakan kantor  semi  resmi  yang bertugas melayani Pencatatan Nikah, Talak  dan Rujuk (NTR). Para pegawainya dibayar dari prosentase hasil NTR. Mereka  dangkat  dan  diberhentikan  oleh   Regent  ( Bupati )  dan   tidak berstatus Pegawai Negeri, pelaksanaan tugas para Naib itu dikoordinasikan oleh Hoofd penghulu / Penghulu
Secara  formal  Kepala  Syumuka  ( Syumukacho )  adalah seorang ” Ulama ” , tetapi dalam praktik yang berkuasa seorang  pembesar Militer Jepang.   Kantor ini secara resmi tidak mempunyai instansi  vertical  baik di Kabupaten / Kotamadya  maupun  Kecamatan,  tetapi  tidak dapat menggunakan Hoofd pengulu/Penghulu dan Kantor Kenaiban sebagai saluran untuk melaksanakan rencana-rencana Pemerintah Jepang. Pada Kantor Malang  Syucho,  yang  diangkat sebagai Syumukacho adalah  Bapak  KH.  Nachrowi  Tohir, sedang sebagai Wakil Syumukacho adalah Bapak  KH.  Cholil Abdul Azis (berasal dari Probolinggo).    Untuk  mengatur  perkantoran  dan  administrasi  Syumuka,    maka penulis  pada waktu itu bekerja pada Malang Kencho ( Kantor  Kabupaten Malang) dengan Bp. Sam sebagai Bupatinya, ditarik ke Syumuka   karena diketahui bahwa penulis waktu itu aktif dalam Yong Islamieten Bond (Himpunan Pemuda Islam).    Letak kantor Syumuka ada di Jl. Alun Alun Selatan (Jl. Merdeka Selatan) Malang, yang dalam masa perang kemerdekaan dibumihanguskan dan di tempat itu kini berdiri gedung Kantor Pos dan Giro Malang.    Pembesar Militer Jepang yang mengendalikan Syumuka adalah Komune San, sedang tugas sehari-harinya dipercayakan kepada Ucida San.
Tugas Sumuka sebenarnya lebih dititik beratkan pada pemenuhan kepentingan balatentara Jepang.   Di zaman Syumuka ada sebuah anekdot: Suatu ketika penulis dengan Komine San sedang membuat rencana Latihan Naib selama 1 (satu) minggu, yang di dalamnya tentu ada jadwal sholat lima kali sehari.    Waktu penulis sebutkan lima kali, Komine San menyatakan keberatan dan minta dijadikan tiga kali saja. Penulispun menjawab : ” Jangan tiga kali nanti Tuhan marah “, cepat-cepat Komine San menjawab : ” Oh Tuhan marah ya, Kalau begita boleh lima kali”. K.H. Cholil Abdul Azis mengundurkan diri dan digantikan  KH. Achmad Ghozali, staf Syumuka kemudian ditambah 2 orang, yaitu Bapak Pramu adik ipoar Ucida San dan seorang mahasiswa Sdr. Soetopo. Setelah Prokalmasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia maka bagian Agama (Syumuka) dimasukkan kedalam bagian Sosial Kantor Karesidenan Malang, nama residennya adalah Bapak Mr. Soenarko.
Sementara itu perjuangan fisik tentara Belanda makin menggelora, banyak karyawan Kantor Pemerintah yang diterjunkan ke kancah perjuangan.    Penulis dengan beberapa pemuda Islam di Malang berhasil membentuk barisan Hizbullah dan ditunjuk sebagai Kepala Staf Divisi Hizbullah Karisidenan Malang, sedang Bp. KH. Achmad Ghozali berhasil mendirikan Gerakan Pemuda Islam Indonbesia (GPII) Karesidenan Malang dan ditunjuk sebagai Ketuanya.   Kedua badan perjuangan itu berkantor di gedung Eldorado, muka Kantor Telpon Kayutangan Jl. Basuki Rahmat (sekarang sudah menjadi kompleks pertokoan)

Awal tahun 1946 Bapak K.H. Achmad Ghozali dan penulis aktif kembali di Kantor Karisidenan berhubung dengan diresmikannya departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1/sd tanggal 3 Januari 1946, menyusul kemudian Maklumat Menteri Agama tanggal 23 April 1946 No. 2 mengenai penetapan berdirinya Jawatan Agama Daerah dengan Yurisdiksi satu Karesidenan. Sebagai Kepala Jawatan Agama Daerah Malang ditetapkan Bapak K.H. Machrowi Tohir, sebagai Wakil Kepala Bapak K.H. Achmad Ghozali dan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha adalah penulis sendiri. Pada tanggal 17 s/d 18 Maret 1946 Bapak Kepala dan penulis berkesempatan mengikuti rapat konsultasi yang pertama diadakan oleh Departemen Agama bertempat di Hotel Merdeka Surakarta.     Menteri Agama pertama adalah Bapak Fr. H. Rasyidi dan sebagai Sekjen Bapak Mr. Soebagyo.
Adapun susunan Jawatan Agama daerah di Malang bertambah tenaga dengan masuknya :

  1. Bp. Achmad Yusuf, sebagi Kepala Bagian Pendidikan
  2. Bp. Suyud sebagai Kepala Bagian Urusan Pegawai
  3. Bp. S. Moechsin, sebagai Kepala bagian Keuangan
  4. Bp. Ds. Mardjo Sir, Kepala Bagian Urusan Kristen, yang kemudian diganti oleh Bp. Ds, Soeatmoedi
  5. Bp. Manoewaro, Staf bagian Urusan Kristen
  6. Bp. Moh. Iskak, Staf Bagian Tat Usaha
  7. Bp. Firmansyah Barack, Staf Bagian Pendidikan
  8. Bp. Moenadji, Satf Bagian Tata Usaha

Pada permulaan th. 1947 penulis dan Bp. Achmad Yusuf oleh Kepala J.A.D. diberi mandate untuk mewakili J.A.D. Malang dalam konperensi seluruh Jawa dan Madura bertempat di Purwokwerto Jawa Tengah.    Menteri Agama pada waktu itu Bp. KH. Fatchurrochman dan Sekjen Bp. Dr, H. Rosidi. Keputusan yang penting dalam Konperensi ini adalah pengangkatan para pegawai kenaiban seluruh Jawa dan Madura menjadi Pegawai Negeri mulai tanggal 1 Pebruari 1947 dan penyetoran uang NTR ke Kas Negara.    Dalam pengangkatan itu termasuk para pegawai kantor-Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan sejak itu Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan Kantor Kenaiban di Kecamatan merupakan Instansi Vertical J.A.D. Peerbitan Surat Keputusan pengangkatan para pegawai tersebut diserahkan kepada J.A.D. masing-masing.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan serentak terhadap Republik. Serangan Militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama.   Pasukan TNI yang terpencar pada pukulan pertama serangan Belanda itu berusaha mengkonsoliasikan diri dan membangun daerah-daerah pertahanan baru, yang ternyata tidak dapat menahan gempuran Belanda yang memiliki persenjataan dan alat perang yang jauh lebih kuat.  Taktik gerilya dilancarkan dan akhirnya kekuasaan dan gerakan-gerakan Belanda berhasil dibatasi hanya di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan diluar itu kekuasaan berada ditangan TNI.    Gerak TNI selalu diikuti Pemerintah Sipi, tidak ketinggalan Instansi Departemen Agama. Pada waktu tentara Belanda mengadakan doortoot ke daerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan sekitarnya serta sebagian daerah lain dalam Karesidenan Malang, maka pegawai-pegawai J.A.D. dan Kepenghuluan Kabupaten Malang sebagian besar meninggalkan Kota Malang.

Secara kebetulan  pada waktu berteduh disanalah satu Kantor di Kota Blitar  karena hujan, penulis bertemu dengan Bapak K.H. Moh. Anwari Mulyosoegondo, Wakil Kepala Kantor Kepenghuluan Kabupaten Malang, yang pernah menjabat Kepala Dinas Urusan Agama Kabupaten Blitar. Kepada Bp. Anwari penulis melahirkan keinginan untuk membuka kembali Kantor J.A.D. di daerah yang telah diamankan oleh TNI dan ditempat Pemerintah Sipil bertahan. Dan penulis minta pertimbangan bagaimana caranya mendapatkan dana untuk keperluan itu.   Spontan Bapak Anwari menjawab : bahwa uang yang dibutuhkan itu ada, yaitu uang setoran NTR yang sempat dibawanya sewaktu meninggalkan Kota Malang dan disimpan dalam tas yang berada disampingnya. Dengan demikian kami berdua keesokan harinya dapat membuka Kantor J.A.D. di serambi muka rumah Bapak Penghulu Blitar.    Melalui Surat Kabar ” Suara Rakyat ” penulis mengadakan pengumuman dan panggilan terhadap para pegawai J.A.D. Malang dan Kantor Kepenghuluan kabupaten Malang  untuk menggabungkan diri. Segera berdatangan teman-teman sejawat yaitu Bapak S. Mochsin dan Bp. Moh. Iskak serta Bapak Usman dari Kepenghuluan Kabupaten Malang, yang sudah lebh dahulu berada di Blitar. Terbetik berita, bahwa Bapak Kepala J.A.D. masih terhalang untuk meninggalkan kota Malang, sedang Bapak Wakil Kepala ditahan oleh tentara Belanda di penjara Alun-Alun Kota Malang.
Secara kebetulan  penulis bertemu dengan Bapak Letkol KH. Muslich, penghubung Departemen Agama yang membawa formulir-formulir NTR yang sangat kami perlukan. Dengan semboyan “Patah Tumbuh Hilang Berganti” maka dengan tenaga-tenaga yang ada dimulailah “long march” (perjalanan panjang berjalan kaki) dari Blitar menuju Sumberpucung. Di Sumberpucung rombongan bermalam di Masjid, di tempat ini kami berpisah dengan Bapak Anwari, yang memilih desa Pakel Sumberpucung sebagai tempat untuk membuka Pengadilan Agama. Rombongan J.A.D. keesokan harinya ke Turen karena Kantor Karesidenan berada di Turen. Di Turen rombongan ditampungdi rumah Bapak Naib Kecamatan Turen, Bapak Moh Kosim dan mendapatkan sebuah kamar yang kebetulan atabnya bocor, sehingga kalau hujan kami tidak dapat tidur nyenyak karena air hujan terus menerus menetes. Di Turen kami mendapat tambahan tenaga seorang yaitu Soelaiman, kakak Bapak Usman dari J.A.D. Kediri. Karena letaknya kurang sentral, maka rombongan J.A.D. kembali ke Sumberpucung dan menempati bagian belakanbg Kantor Kenaiban Kecamatan Sumberpucung yang terletak di depan Pegadaian Negara sekarang. Ruangan yang luasnya hanya kurang lebih 15m2 itu kalau pagi digunakan untuk kantor dan menerima tamu, siang untuk kamar makan dan malam untuk kamar tidur bagi 5 sampai 7 orang.    Meskipun demikian para pegawai J.A.D. selalu merasa gembira dan bahagia karena lebih terasa solidaritas korps dan nilai pengabdian kami bagi keluhuran Agama, Bangsa dan Negara. Sementara itu Bapak Kepala dan Wakil Kepala J.A.D. berhasil meloloskan diri dari daerah pendudukan dan menyusul ke Sumberpucung, juga Bapak Manoeworo dating menggabungkan diri di Sumberpucung. Bulan Januari tahun 1948 Kantor pindah ke Kepanjen.  Kantor pertama menempati sebuah rumah sebelah utara Stasion Kereta Api Kepanjen, kemudian pindah tidak jauh dari Kantor pertama dan terakhir menempati sebuah rumah yang terletak di Jl. Pasar Lama menghadap tanah lapang, dimana sekarang berdiri Masjid Baiturrahman.

Sementara itu Bapak DS. Soeatmadi yang bertempat tinggal di Batu berhasil pula meninggalkan daerah pendudukan dan menggabungkan diri dengan J.A.D. di Kepanjen. Di Kepanjen kami banyak mendapat tambahan pegawai baru, yaitu :

  1. Bp. Zainul Aini, berasal dari kantor P dan K Malang, yang kemudian meneruskan kuliah di Universitas Airlangga dan mencapai gelar S.H.
  2. Bp. Harun Affandi, yang dalam kariernya pernah menjadi Wakil Koordinator Urusan Agama Daerah Malang, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang dan Blitar
  3. Bp. Mansur Sarwi, yang setelah Instansi Departemen Agama Daerah kembali ke Malang, menjabat sebagai Kepala Staf Penerangan Agama pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang
  4. Bp. KH. Moenawar Djaelani, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kepenghuluan kabupaten Malang Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Probolinggo, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, Kepala Bidang Penerangan Agama Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dan setelah memasuki , masa pensiun menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kotamadya Surabaya.
  5. H. Murtadji Bisri, yang pernah menjabat Sekretaris K.U.A.P. jawa Timur dan menjadi DPR
  6. Saleh Imam, terakhir sebagai pegawai Kandepag Kabupaten Klaten

Di Kepanjen terjadi pergantian pimpinan : Bp. KH. Nachrowi Tohir mengundurkan diri dari J.A.D. dan ditetapkan sebagai Kepala Kantor Kepenghuluan kabupaten Malang, sedang KH. Achmad Ghozali menggantikan Bp. KH. Nachrowi sebagai Kepala J.AS.D. mengingat luasnya daerah Kabupaten Malang, maka daerah ini dipecah menjadi 2 bagian, yaitu daerah bagian Utara dipimpin oleh KH. Nachrowi dibantu Bapak Nachoi dan bagian Selatan dipimpin oleh Bp. KH. Munawar Djaelani.
Baik sewaktu di Sumberpucung maupun di Kepanjen J.A.D. selalu menyusupkan tenaga-tenaga ke dalam daerah pendudukan Belanda untujk mendapatkan informasi-informasi mengenai kehidupan social, ekonomi serta keagamaan, pula untuk mempengaruhi para Penghulu dan Naib dalam daerah pendudukan agar menyetorkan sebagian hasil NTR kepada Pemerintah RI. Situasi kehidupan didalam daerah pendudukan tersebut senantiasa dilaporkan ke Departemen Agama di Yogyakarta untuk bahan penentuan kebijaksanaan Pemerintah RI dalam menghadapi daerah pendudukan Belanda. Tenaga-tenaga yang secara rutin ditugaskan ke dalam Kota Malang antara lain adalah Bapak Usman, Bapak Moh. Iskak AR dan Bp. S. mochsin. Disamping itu guruguru Agama yang sebelum clash ke 1 diangkat oleh Departemen Agama RI dan ditinggal di daerah pendudukan selalu mengadakan hubungan dengan J.A.D. untuk mengambil gaji dan memberikan informasi-informasi yang kami perlukan, mereka itu antara lain Bapak Chudori, Bapak Taufiqqurrahman, Bp. Abdul Ghoni, Bapak Sanoesi, Bapak Kholil, Bp. Rasman. Atas selalu survivenya instansi Departemen Agama Daerah mendampingi Kantor Karesidenan Malang, maka instansi Departemen Agama Daerah mendapat  penghargaan dari Departemen Agama dengan menyebutkan dalam konsideras SK kenaikan pangkat pegawai instansi termaksud : karena berjasa dalam mempertahankan  keberadaan instansi Departemen Agama di daerah dan kepada penulis oleh Sekjen Departemen Agama Bp. Mr. Soenaryo telah disampaikan dan kesediaan penulis untuk dipindah ke Departemen Agama di Yogyakarta.
Oleh karena situasi perjuangan masih belum memungkinkan, sedang teman-teman sejawat merasa keberatan, maka permintaan Bapak Sekjen itu tidak dapat dipenuhi oleh penulis. Pada tanggal 18 Desember 1948 malam hari, Belanda mengadakan agresi Militer ke-2, mengadakan doorstoot ke Kepanjen dan pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 06.00 menyerbu Yogyakarta dan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Kedudukan Departemen Agama dibawah pimpinan KH. Masjkur tidak menentu, mengikuti PDRI (pemerintah darurat RI) dibawah pimpinan Bapak Mr. Safruddin Prawiranegara yang telah memperoleh mandat dari Presiden Soekarnountuk meneruskan perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Terhadap penyerbuan itu sendiri oleh angkatan bersenjata RI telah mempersiapkan siasat perang gerilya bersama-sama rakyat dalam jangka panjang dibawah pimpinan panglima Besar Jenderal Soedirman, yang akhirnya dapat melumpuhkan tentara Belanda. Untuk melanjutkan perjuangan bagi instansi Departemen Agama di daerah tidak mungkin lagi ditempuh dengan cara yang legal dan diputuskan agar pegawai instansi Agama Daerah masuk kota dan mengadakan kantor terpendam. Kantor ini mula-mula bertempat di rumah Bapak H. hasyim Jl. Arjuno 20 Malang, dimuka lapangan yang sekarang telah dibangun Masjid Khadijah.   Di lapangan itu hampir setiap malam terjadi tembak-menembak antara tentara Belanda, yang bermarkas di Jl. Bromo dan tentara gerilya RI.
Dari Jl. Arjuno 20 Kantor pindah ke rumah penulis Jl. Arjuno Gg. III/969 Malang, kemudian pindah lagi ke Kebalen Gg. Jeding rumah Bp. Ishaq, kakek Ibu KH. Achmad Ghozali. Dari tempat persembunyian inilah diberikan instruksi-instruksi ke seluruh daerah Karesidenan Malang agar dibentuk Kepenghuluan dan Kenaiban Bayangan.    Di Lumajang tampil sebagai Kepala Kantor Kepenghuluan Bayangan adalah Bp. KH. Zainal Abidin, di Probolinggo Bp. KH. Nuruddin Ilyas, di Pasuruan Bp. KH. Achmad Djoefri dan di Bangil Bp. KH. Cholil Nuri.   Instruksi tersebut mendapat sambutan baik dan banyak pegawai Kenaiban D.N.T. yang menggabungkan diri pada RI. Dalam usaha yang mengandung resiko sangat berat itu patut dicatat jasa-jasa antara lain Bp. Salim Sa’dan, Bp. Nursalim, Bp. Sanoesi,
Bp. Lifandhi, Bp. Saleh Alwan dan Bp. Moh. Djari
Dengan tercapainya persetujuan yang dikenal dengan “Roem Royen Blestsment” pada tanggal 7 Mei 1949, yang tentara lain telah tercapai persetujuan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta dan adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat, yang berarti bahwa wilayah RI adalah sesuai dengan status menurut persetujuan “Renville”, maka instansi Departemen Agama kembali secara legal membuka Kantornya di Kepanjen di tempat yang sama yaitu di Jl. Pasar Lama, tetapi tidak berlangsung lama, karena setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda terhadap pemerintah RI serikat pada tanggal 27 Desember 1945 sebagai hasil “Ronde Tafel Conferewntir” ( Konferensi Meja Bundar) yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 d Den Haaq Negeri Belanda yang berakhir tanggal 2 Nopember 1949, maka instansi-instansi Departemen Agama kembali lagi ke Malang.  Dengan tetap terpeliharanya hubungan baik dengan kepenghuluan dan kenaiban bayangan , maka pengambilalihan Kantor-kantor Kepenghuluan dan Kenaiban  dari N.D.T berjalan lancar. Di Malang J.A.D. yang berdasarkan Peraturan Pemerontah No. 33 Tahun 1949 menjadi Kantor Agama Daerah (K.A.D.) MENEMPATI GEDUNG DI Jl. Merdeka Barat no.3 bersama Pengadilan Agama Malang. Pengadilan Agama kemudian dipindah kerumah ketuanya, Bp. KH. Achmad Ridwan, di Klojen Ledok Malang.   Kantor Kepenghuluan Malang Utara bertempat di rumah Bp. KH. Nachrowi Tohir

Pertanyaan dan saran di sini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s